Viral Justice.id
Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menuntut Israel agar memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dapat beroperasi secara penuh di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pentingnya peran PBB dan LSM internasional dalam merespons krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diunggah melalui akun media sosial X, @Kemlu_RI, Jumat (2/1/2026), para menteri luar negeri menegaskan bahwa operasi kemanusiaan harus dapat berjalan secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan.
“Segala upaya yang menghambat kemampuan PBB dan LSM internasional untuk beroperasi tidak dapat diterima,” tegas Kemlu RI dalam pernyataan tersebut.
Para menlu juga menyampaikan apresiasi atas upaya tanpa henti yang dilakukan berbagai badan PBB, khususnya UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), serta LSM kemanusiaan internasional yang terus memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina di tengah kondisi yang sangat sulit dan kompleks.
Keprihatinan mendalam turut disampaikan terkait memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat dan badai. Situasi ini semakin parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa, serta lambannya masuk material penting untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.
Para menlu menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap rapuhnya kondisi kemanusiaan, khususnya bagi hampir 1,9 juta pengungsi yang tinggal di tempat penampungan tidak layak. Kamp pengungsian yang terendam banjir, tenda-tenda rusak, runtuhnya bangunan yang telah hancur, serta paparan suhu dingin yang diperparah malnutrisi, secara signifikan meningkatkan risiko keselamatan warga sipil.
Risiko tersebut mencakup meningkatnya potensi wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, serta individu dengan kondisi medis yang rentan.
Dalam pernyataan bersama itu, negara-negara tersebut kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan menyatakan kesiapan berkontribusi dalam implementasinya.
Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan gencatan senjata yang berkelanjutan, mengakhiri perang di Gaza, menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita, serta membuka jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Para menteri luar negeri juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan tahan lama guna melindungi warga sipil dari kondisi cuaca ekstrem.
Selain itu, mereka mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral dengan menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, agar segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi pasokan penting, seperti tenda, material hunian, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi.
Penyaluran bantuan kemanusiaan yang segera, komprehensif, dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza melalui PBB dan badan-badannya juga kembali diserukan, termasuk percepatan rehabilitasi infrastruktur vital dan rumah sakit.
Tim Redaksi
About the Author
